NEWS,XPERS.ID,Jakarta - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 ke tahap pembicaraan tingkat II. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja antara pemerintah dan Banggar DPR pada Selasa, 17 September 2024. RUU APBN tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan final, yang diharapkan dapat segera disahkan sebelum pemerintahan baru dimulai pada Oktober 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat tersebut, menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar atas kerja sama yang baik selama pembahasan. Menurutnya, proses diskusi yang penuh dengan pandangan, masukan, serta kritik konstruktif dari anggota Banggar, telah memastikan bahwa RUU APBN 2025 siap menjadi instrumen transisi yang penting bagi pemerintahan baru.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal yang responsif, fleksibel, namun tetap akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen yang mampu menjaga stabilitas perekonomian dan melindungi masyarakat dari berbagai guncangan, termasuk pandemi Covid-19, kenaikan harga komoditas, serta dampak dari konflik global yang menimbulkan disrupsi ekonomi.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dan Banggar sepakat bahwa APBN bukan hanya alat teknis, melainkan merupakan janji negara kepada rakyat untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sri Mulyani berharap setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN 2025 dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Sebagai APBN transisi, dokumen anggaran ini juga akan menjadi panduan bagi pemerintahan baru dalam mengelola sumber daya keuangan negara. Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa tantangan global saat ini menuntut kebijakan fiskal yang adaptif namun tetap menjaga disiplin anggaran. Oleh karena itu, APBN 2025 didesain untuk tetap fleksibel dalam merespons perubahan ekonomi domestik dan global, sambil terus menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
Dalam pernyataannya, Menkeu juga menyampaikan bahwa APBN 2025 merupakan simbol komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga perekonomian dari segala bentuk ketidakpastian. Dengan berbagai langkah kebijakan yang tertuang dalam APBN ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia dapat terus maju dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan global.
Sidang paripurna yang akan datang diharapkan dapat mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi undang-undang, sehingga anggaran tersebut dapat mulai dijalankan pada awal tahun mendatang. Dengan demikian, diharapkan APBN 2025 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.[AZ]
Editor:Bahri
Komentar0