.png)
MEDAN – newsxpers.id | Kasus dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas kembali mencuat dan menuai kemarahan publik. Sebuah mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan diduga kuat terlibat dalam insiden tabrak lari di kawasan Jalan Pandu, simpang Jalan Semarang, Kota Medan, Minggu, 6 Juli 2025.
Berdasarkan video yang viral di media sosial, kendaraan dinas tersebut tampak terlibat aksi kejar-kejaran dengan kendaraan korban, yang berusaha menghentikan mobil dinas itu karena diduga mencoba kabur setelah terjadi tabrakan.
Yang mengagetkan, saat mobil berhasil dihentikan, diketahui bahwa pengemudi mobil dinas adalah seorang anak di bawah umur, yang saat itu sedang bersama seorang perempuan muda. Kejadian ini memicu gelombang kemarahan dari netizen dan masyarakat, mengingat kendaraan dinas kepolisian seharusnya tidak berada di tangan pihak yang tidak berwenang.
Muhammad Zulfahri Tanjung, seorang aktivis sosial, menyampaikan pandangannya kepada newsxpers.id, menyebut peristiwa ini sebagai indikasi kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tata kelola aset negara.
> “Mobil dinas itu bukan milik pribadi. Harusnya digunakan untuk operasional resmi oleh personel yang sah. Kalau sampai anak di bawah umur bisa bawa mobil dinas, ini bukti ada yang sangat keliru dalam sistem pengawasan,” ujarnya.
Zulfahri menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas oleh warga sipil – terlebih anak-anak – merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini, menurutnya, bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga menyangkut masalah keselamatan dan citra institusi.
> “Ini mencoreng nama baik Polri. Apa jadinya jika fasilitas negara dijadikan alat untuk pamer atau ugal-ugalan di jalan? Ini bisa berbahaya dan menimbulkan pelanggaran hukum lainnya,” tambahnya.
Zulfahri juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh aset negara, khususnya kendaraan dinas, agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang.
> “Kalau tidak diawasi, potensi penyalahgunaan ini akan terus berulang. Masyarakat harus berani melapor jika melihat pelanggaran semacam ini,” ujarnya.
Ia mengimbau agar pihak kepolisian bertindak tegas dan transparan dalam mengusut insiden ini, serta mengungkap siapa yang memberi akses kendaraan tersebut kepada anak di bawah umur.
> “Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Harus ada sanksi, dan harus ada perbaikan sistem agar kejadian serupa tak terulang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Tapanuli Selatan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut. Publik pun menanti kejelasan dan ketegasan dari institusi kepolisian dalam menangani kasus yang telah mencoreng integritas internal mereka.
newsxpers.id akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kejadian ini menjadi peringatan serius bahwa fasilitas negara adalah amanah, dan setiap penyimpangannya harus mendapat perhatian hukum yang adil dan terbuka. (ZoelIdrus)
Comments0