.png)
Dugaan Pungli Seragam di SMPN 1 Binjai: Komisi III DPRD Diminta Panggil Kadis dan Kepala Sekolah! Publik Tak Mau Jawaban Mengambang Lagi
Binjai – newsxpers.id | Polemik mahalnya biaya seragam dan atribut di SMP Negeri 1 Binjai makin membara. Setelah muncul keluhan wali murid soal kewajiban membayar Rp825.000 per siswa, kini desakan datang dari publik dan pengamat pendidikan agar Komisi III DPRD Kota Binjai segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMPN 1 Binjai untuk dimintai pertanggungjawaban terbuka.
Kasus ini menuai perhatian karena kuat dugaan adanya pemaksaan terselubung terhadap wali murid untuk membeli seragam dari pihak sekolah dengan harga tinggi. Sejumlah wali murid menyebut tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan biaya, bahkan hanya diberi berkas siap tanda tangan.
“Kami tidak diberi pilihan. Kalau tidak ikut, khawatir anak jadi korban. Ini sistem yang tidak adil!” ujar salah satu orang tua siswa.
Kadis Pendidikan Kota Binjai, Iwan Setiawan, saat dikonfirmasi, memilih membuang bola ke kepala sekolah dengan jawaban singkat:
“Klu ada yg kurang jelas lagi silakan dengan kaseknya sebagai penyelenggara. Tks,”
Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 Binjai dan Kabid SMP, Chaisal Andrio, masih memilih bungkam. Sikap diam inilah yang memicu gelombang desakan agar DPRD tidak tinggal diam.
“Komisi III DPRD Kota Binjai harus segera turun. Panggil dan periksa semua pihak yang terlibat, termasuk Kadis dan Kepala Sekolah. Kalau dibiarkan, publik akan menganggap DPRD ikut membiarkan pungli gaya baru ini,” tegas seorang aktivis pemuda Kota Binjai.
Sementara itu, praktisi hukum Sumut, Akhmad Zulfikar SH, kembali menegaskan bahwa kasus ini bukan persoalan teknis, tapi persoalan hukum.
“Jika ada unsur pemaksaan, harga tidak wajar, dan tidak ada mekanisme transparan, maka ini bisa masuk dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan jabatan. DPRD wajib memanggil pihak terkait untuk menyelamatkan marwah pendidikan negeri.”
Komisi III DPRD, yang membidangi pendidikan, dinilai sebagai ujung tombak pengawasan kebijakan publik di sektor sekolah negeri. Jika lembaga legislatif tak bertindak cepat, maka kepercayaan masyarakat terhadap peran DPRD akan melemah.
newsxpers.id juga menerima informasi bahwa sejumlah wali murid tengah menyiapkan pengaduan resmi ke Ombudsman RI dan Kejaksaan Negeri Binjai jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi dari pihak sekolah maupun pemerintah kota.
(Tim Redaksi – newsxpers.id)
“Fakta Tak Bisa Disembunyikan, Kami Kawal Sampai Tuntas”
Comments0