Hidayat Nur Wahid Desak Evaluasi Total Program MBG, 6.452 Siswa Jadi Korban Keracunan: “Jangan Kejar Target, Abaikan Keselamatan Anak”

Hidayat Nurwahid

Jakarta, NewsXpers.id - Anggota DPR RI Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai permohonan maaf Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, terkait kasus keracunan massal penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat. Namun, ia menekankan bahwa sikap itu seharusnya diambil sejak awal, bukan setelah ribuan siswa menjadi korban.

Menurut HNW, para pejabat BGN semestinya tidak mengecilkan peristiwa serius ini dengan mencari dalih, melainkan langsung bertindak tegas dengan evaluasi menyeluruh. Catatan Koalisi Masyarakat Sipil bahkan menyebut jumlah korban telah mencapai 6.452 siswa hingga 21 September 2025.

“Secara prinsip, program MBG untuk anak, ibu hamil, dan menyusui tentu patut didukung. Tapi pejabat terkait harus mampu menjawab dan mengatasi fakta keracunan massal di berbagai daerah. Ini soal keselamatan publik, bukan sekadar angka realisasi program,” tegas HNW, Sabtu (27/9/2025).

Kasus keracunan MBG sendiri tercatat terjadi di Palembang, Bandung Barat, Ketapang, Sumbawa, Banggai Kepulauan, hingga Kabupaten Bandung. Korban tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Ironisnya, beban tambahan program MBG juga ditimpakan kepada para guru yang harus membagi makanan sekaligus menghadapi protes orang tua murid, tanpa dukungan kesejahteraan tambahan.

HNW mengingatkan, kritik keras telah datang dari KPAI, YLKI, hingga JPPI. Namun, pimpinan BGN dinilai masih lebih sibuk mengejar target distribusi daripada memperbaiki tata kelola dan mengusut penyebab keracunan.

“Evaluasi parsial di setiap daerah hingga evaluasi nasional wajib segera dilakukan. Jika perlu, penyaluran MBG dihentikan sementara di titik-titik bermasalah agar tidak ada lagi korban baru. SPPG yang terbukti lalai bukan hanya ditutup, tetapi juga harus dikenakan sanksi hukum,” desaknya.

Lebih jauh, HNW menegaskan bahwa kelalaian dalam melindungi anak-anak jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2, yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi.

“Kalau anak-anak terus dibiarkan keracunan, itu tidak hanya mengancam kesehatan jangka pendek mereka, tapi juga masa depan pendidikan bangsa. Pemerintah harus memilih: melindungi generasi atau sekadar mengejar target,” pungkasnya. Red (I/U)