.png)
Jakarta, NewsXpers.id - Kritik tajam kembali dilontarkan jurnalis senior Najwa Shihab terhadap DPR RI. Ia menilai, perdebatan soal pemotongan gaji anggota dewan hanyalah pengalihan isu dari persoalan yang jauh lebih serius: ketertutupan dana reses yang nilainya mencapai miliaran rupiah per anggota tanpa laporan yang jelas kepada publik.
“Udah terlalu sering kita punya peristiwa di negeri ini yang berakhir misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan publik — transparansi, reformasi, dan empati,” ujar Najwa menanggapi isu pemangkasan gaji DPR, Senin (13/10/2025).
Menurut Najwa, gerakan publik 17+8 seharusnya tidak berhenti pada simbol pemangkasan gaji, tetapi diarahkan pada reformasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan parlemen. Ia menyebut langkah DPR menurunkan gaji menjadi sekitar Rp75 juta per bulan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Aku enggak masalah kalau DPR digaji besar, asal kerjanya benar. Tapi kalau masyarakat cuma puas karena gaji dipotong, berarti kita gagal memahami inti masalah,” tegasnya.
Najwa menjelaskan, berdasarkan catatannya, dana reses DPR mencapai Rp2,46 triliun per tahun, atau sekitar Rp2,5–4 miliar per anggota dewan. Ironisnya, dana yang diklaim untuk kegiatan menyerap aspirasi di daerah pemilihan itu tidak memiliki mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel.
“Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal nilainya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus diaudit, bukan sekadar gajinya,” ungkap Najwa.
Ia juga menyoroti alasan klasik para anggota DPR yang menyebut dana tersebut dibutuhkan untuk ‘biaya turun ke dapil’ karena masyarakat sering meminta bantuan uang. Najwa menilai, alasan itu justru memperlihatkan lemahnya sistem politik dan rendahnya kesadaran etika publik.
“Kalau rakyat masih terbiasa minta uang, berarti sistemnya yang salah. Transparansi itu bukan cuma angka di laporan, tapi soal kepercayaan antara wakil rakyat dan publik,” ujarnya menambahkan.
Najwa menegaskan, besaran gaji bukan masalah utama selama disertai integritas, kinerja, dan keterbukaan dalam penggunaan uang negara. “Kita cuma ingin tahu uangnya digunakan untuk apa, jangan cuma disembunyikan di balik kertas laporan,” katanya menutup.
Melalui kritiknya kali ini, Najwa Shihab menegaskan bahwa pemotongan gaji hanyalah kosmetik politik. Masalah sebenarnya, menurutnya, adalah dana reses miliaran yang gelap, pengawasan yang lemah, dan rendahnya keberanian DPR untuk membuka catatan keuangannya di hadapan publik.
Comments0